DI tengah maraknya agitasi, yang mengotori udara politik nasional, pentinglah untuk menimbang pemikiran Sigmund Neumann (1904-1962) tentang kepemimpinan demagog. Menulis sebagai yang terusir, sebagaimana banyak keturunan Yahudi lainnya semasa kediktatoran Hitler, Neumann menunjukkan pemihakan terhadap pelembagaan politik dan demokrasi. Meskipun populer, baginya kepemimpinan demagog tidak lain ialah jalan penghancuran.
Demagog dapat dipahami sebagai politikus yang memanfaatkan prasangka, kebencian, pendakuan sepihak, argumen tak berdasar, maupun janji-janji muluk demi secara mudah memperoleh dukungan emosional massa. Pelanggaran etika komunikasi dipandang tidak serius oleh demagog, yang berorientasi lebih pada akumulasi kekuasaan. Ironisnya, demagog modern memanfaatkan prosedur elektoral dan kebebasan untuk mencangkokkan kepentingan kekuasaannya.
Terdapat dua gerak berlainan yang potensial melahirkan demagog: berkembangnya demokrasi massa dan pembusukan lembaga politik (Neumann, 1938). Terutama di tengah lemahnya literasi politik, kekuasaan demagog mendapatkan legitimasi semu dari dukungan populer atas kampanye politiknya yang membakar. Pada saat bersamaan, lembaga-lembaga politik mengalami delegitimasi akibat ketidakmampuan mereka menyelesaikan problem sosial.
Kemunculan demagog ialah suatu batu uji bagi baik kemapanan bangunan demokrasi maupun lembaga-lembaga politik. Kompetisi politik terbuka memberi celah bagi demagog untuk menjanjikan stabilitas di tengah massa yang mengidap krisis. Tidak cukup menyalahkan pihak tertentu sebagai sumber krisis, demagog mengobarkan kebencian–yang membelah masyarakat sekaligus mempertajam krisis, tetapi efektif menghasilkan dukungan.
Dukungan terhadap demagog sesungguhnya merupakan muara dari bertemunya skeptisisme massa dan ampuhnya agitasi. Tanpa memedulikan pendidikan politik, demagog menggugah emosi pendukung lewat dua jurus sederhana: reduksi dan repetisi. Pertama, demagog menyeleksi fakta dan menghindari penalaran secara lebih utuh. Kedua, informasi dan analisis parsial tersebut disebarluaskan berulang-ulang hingga terasa selaras dengan skeptisisme massa.
Sementara massa berkehendak keluar dari krisis, agenda demagog justru melakukan kapitalisasi krisis. Namun, pemahaman tidak utuh dan emosi bergemuruh menggerakkan massa–di bawah pengaruh demagog–untuk bersekutu dengan yang sama dan berseteru dengan yang berbeda. Dalam ruang kebebasan minim penalaran, gerak massa berpandukan kehendak personal sang demagog, dan bukan kebijakan yang dipandang terlalu abstrak.
Demagog tidak pernah menyukai kebebasan dan kritisisme. Dia hanya memanfaatkan kebebasan berikut tumpulnya penalaran untuk memperoleh dukungan; dan kala kekuasaan telah digenggamnya, dia tidak segan untuk memberangus kebebasan. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kepentingan demagog itu berjarak jauh dari kepentingan massa, dan bahwa kehadiran demagog adalah suatu ancaman bagi tatanan demokrasi (Neumann, 1941).
Pembaruan kulturan
Kegaduhan politik nasional kini tidak lepas dari kontribusi agitasi para demagog di tengah celah manajemen pemerintahan. Situasi ini tercipta bukan sekadar akibat kegagalan komunikasi politik di antara elite. Ia adalah hasil suatu kombinasi kompleks antara mencuatnya ancaman kebebasan dan ketimpangan sosial, pada satu sisi, serta buruknya konsolidasi kekuasaan dan lemahnya budaya demokrasi, pada lain sisi.
Demi memperbesar dukungan massa, berbagai kekuatan politik terus menyalahgunakan sentimen primordial. Alasan-alasan ideologis juga kerap dimunculkan kelompok-kelompok vigilante, bahkan dengan proteksi organ keamanan dan ketertiban negara, untuk menampik kritisisme. Seraya mengabaikan potensi konflik horizontal, upaya menaikkan posisi tawar kekuasaan dijalankan kerap dengan mengorbankan tertib sosial dan kebebasan sipil.
Dalam cengkeraman korupsi yang bertransformasi, kapabilitas pemerintahan untuk mengupayakan keadilan sosial tergerogoti. Ditambah kecenderungan elite yang gemar menciptakan ketergantungan massa, ketimpangan sosial menganga bahkan ketika pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif. Situasi inilah yang dimanfaatkan secara manipulatif dalam perseteruan antarelite untuk mereproduksi konflik mereka lebih luas pada level massa.
Tidak sebatas pada masa pemilu, kontestasi politik yang berlangsung hampir sepanjang tahun menghasilkan polarisasi yang amat dinamis. Manakala tiada kekuatan politik dominan, koalisi menjadi pilihan rasional, tetapi tidak ada koalisi yang bertahan lama. Akibatnya, energi politik terkuras untuk mengelola distribusi kompensasi dan konsolidasi kekuasaan, tanpa pernah pemerintah bekerja efektif untuk mengupayakan kesejahteraan umum.
Problem terbesar, sesungguhnya, bukan pada absennya struktur politik modern, melainkan pada lemahnya kultur politik demokratis. Politik Indonesia telah banyak mengalami penyesuaian struktural, tetapi tertinggal dalam pembaruan kultural. Lambannya konsolidasi demokrasi Indonesia berutang pada pengembangan habitus demokrasi di antara subjek-subjek politik, terutama menyangkut bagaimana mereka mengelola perbedaan dan mengupayakan kesepahaman.
Kombinasi faktor-faktor di atas, tidak dalam jangka pendek dan tiba-tiba, kiranya menghasilkan suatu masyarakat politik yang rentan. Konflik dapat timbul bukan hanya karena kehadiran demagog yang menumbuhkan prasangka massa, melainkan juga karena ketidakmampuan massa untuk membangun suatu mekanisme deliberasi secara mandiri di antara mereka. Alih-alih menjadi jalan resolusi, pada situasi ini politik justru mempertajam konflik.
Pelembagaan politik menjadi penting demi memastikan bahwa proses politik menjadi sarana moderasi konflik. Lebih lanjut, konsolidasi kekuasaan mesti segera dibereskan dan pengembangan kapabilitas pemerintahan merupakan suatu tuntutan mutlak agar kesejahteraan terdistribusi lebih adil. Demikian pula budaya demokrasi harus menjadi habitus politik demi memutus keterkaitan dengan demagog dan memperbaiki kualitas deliberasi di kalangan elite maupun massa.
Tulisan ini telah dipublikasikan di kolom OPINI harian Media Indonesia pada Kamis, 15 Maret 2018.
