Momen keakraban di Asian Games 2018 di antara dua tokoh yang akan berkontestasi pada Pilpres 2018, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto, bisa dibaca secara kritis: menyemburkan aroma persaingan. Persaingan unjuk prestasi, unjuk kinerja. Persaingan yang lalu didamaikan oleh sang atlet.
Momen multitafsir itu kemudian memunculkan berbagai pertanyaan. Salah satu yang mendasar adalah kepemimpinan yang bagaimana yang sesungguhnya dibutuhkan Republik Indonesia ke depan.
Pertanyaan itu menyeruak di tengah banyaknya pemimpin dan pejabat di negeri ini yang mengecewakan. Banyak yang dilihat sebagai pemimpin, baik di tingkat nasional maupun lokal, yang kemudian jadi pencuri. Mereka sesungguhnya bukan pemimpin, melainkan orang biasa yang mampu mengapitalisasi segala modal yang mereka miliki, yaitu modal sosial, budaya, dan terutama kapital, untuk meraih kekuasaan tertentu.
Banyak yang dilihat sebagai pemimpin, baik di tingkat nasional maupun lokal, yang kemudian jadi pencuri.
Banyak juga pemimpin yang bertindak tidak adil dalam kepemimpinannya, terutama terhadap minoritas. Mereka menyingkirkan minoritas atau setidaknya menutup akses terhadap kekuasaan, baik politik maupun ekonomi. Mereka yang menjilat-jilat kepada mayoritas, jadi penindas dan ”pembunuh” ketika dirinya menjadi mayoritas di suatu titik sejarah.
Di sisi lain, banyak pemimpin yang, meskipun terlihat sungguh-sungguh bekerja keras, tidak mampu berbuat banyak. Kerja kerasnya tidak diiringi kerja cerdas. Akibatnya, kerja keras menjadi sia-sia.
Kapasitas dan amanah
Para pemimpin merupakan pengawal dan pengarah yang menentukan keamanan dan kemajuan suatu masyarakat. Pemimpin bangsa adalah sang penentu apakah bangsa tersebut akan aman dan maju. Pemimpin bangsalah yang membuat suatu bangsa aman dari ancaman dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, serta maju dan memenangi persaingan global.
Karena itu, memilih pemimpin adalah momen krusial. Salah memilih pemimpin akan memunculkan kekacauan. Alih-alih memenangi persaingan global, pemimpin yang salah dapat menyeret bangsa ke dalam kondisi negara gagal.
Sosok seperti apakah sang pemimpin bangsa yang dibutuhkan bangsa Indonesia ke depan? Pertama, ia adalah sosok yang selama ini selalu berpikir dan bertindak untuk bangsa. Indikatornya, apakah sosok tersebut dalam setiap langkah dan kebijakannya selalu berupaya menciptakan kebaikan umum. Cirinya, ia bertindak sesuai dengan kehendak umum. Kehendak umum bukan akumulasi dari kehendak individu ataupun kehendak mayoritas. Kehendak umum adalah kehendak yang secara rasional dapat dipahami oleh akal manusia yang waras.
Kedua, tokoh yang memiliki kemampuan memimpin. Indikatornya, apakah ia orang yang memiliki kemampuan yang cukup untuk membuat kemajuan.
Cirinya, dalam setiap langkah dan kebijakan di lingkup kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya selama ini selalu meninggalkan jejak keberhasilan.
Ketiga, apakah sosok tersebut merupakan tokoh yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya di sini adalah dalam arti perkataan dan perbuatannya sama. Perbuatan menjadi bukti akan perkataannya. Dapat dipercaya juga dalam arti bahwa orang ini dikenal jujur dan akuntabel.
Dari kriteria memilih pemimpin di atas, dapat disimpulkan bahwa kapasitas dan amanah merupakan kriteria penting sebagai bahan perimbangan dalam memilih. Sebelum menentukan pilihan, carilah data terkait sang calon atau pasangan calon. Apakah ia selalu menuai keberhasilan dalam setiap jejak langkahnya.
Apakah ia sosok yang tidak pernah berbohong dan amanah dalam melaksanakan kekuasaan di tangannya.
Ideologi yang jelas
Selain kriteria tersebut, dalam memilih pemimpin perlu dipertimbangkan juga perihal ideologi. Maksud ideologi di sini dalam arti pemihakan dan cita- cita yang selama ini diperlihatkan sang calon atau pasangan calon.
Pemihakan terhadap rakyat yang mana yang selalu ditunjukkan, dan cita-cita apa yang selalu ingin dicapai.
Kesetaraan dan keadilan sosial merupakan hal penting yang harus dikejar untuk diwujudkan sang pemimpin bangsa. Kenapa hal ini penting? Konflik lebih mudah meletup saat terjadi ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Berbagai ketidaksetaraan yang membahayakan integrasi bangsa antara lain dalam hal ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik (akses terhadap kekuasaan). Ketidaksetaraan ini berujung pada ketidakadilan sosial.
Perjuangan kesetaraan dalam beragama misalnya, apakah ia orang yang selama ini memperjuangkan kebebasan yang sama dan setara dalam beragama dan beribadah menurut agamanya. Kesetaraan dalam kemanusiaan, apakah ia sosok yang selama ini memperjuangkan kesetaraan dalam hal hak asasi manusia (HAM). Setiap manusia melekat pada dirinya HAM sejak lahir. Kesetaraan dalam politik, apakah ia selama ini merupakan seorang demokrat, yang selalu mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian setiap masalah.
Akhirnya, kesetaraan dalam sosial-ekonomi: apakah ia selama ini memperjuangkan keadilan sosial. Selain karena merupakan amanat para pendiri bangsa yang tercantum dalam ideologi bangsa, terciptanya keadilan sosial merupakan prasyarat tak terhindarkan jika ingin menciptakan persatuan Indonesia.
Akhirnya, kapasitas, amanah, dan cita-cita adalah tiga hal penting yang harus menjadi bahan pertimbangan dalam memilih pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa adalah orang yang penuh mimpi, penuh cita-cita, api membara di dalam dada semata untuk menciptakan kemajuan bangsa dan negara. Selain mimpi dan cita-cita, ia memiliki kemampuan mewujudkan cita-cita tersebut serta amanah dalam menjalankan kedaulatan rakyat.
Tulisan ini telah dipublikasikan di KOMPAS, 10 September 2018.
