Saudaraku, politik membawa pengaruh besar baik untuk kebahagiaan maupun kesengsaraan rakyatnya.
Derek Bok dalam The Politics of Happiness (2010), menengarai kebahagiaan sebagai hasil perpaduan faktor subjektif dan objektif dan menemukan enam faktor (selain temperamen bawaan) yang bertanggung jawab atas sebagian besar variasi dalam kebahagiaan: pernikahan, hubungan sosial, pekerjaan, persepsi kesehatan, agama, dan kualitas pemerintahan.
Berbagai aspek pemerintahan terkait dengan kebahagiaan. Di antaranya, kebebasan ekonomi sangat penting di negara kurang berkembang; sedang kebebasan pribadi berperan penting di negara kaya seperti AS.
Hal itu diperkuat Richard Wilkinson & Kate Pickett (2009). Bagi kebanyakan rakyat negara miskin, pertumbuhan ekonomi dipandang sangat penting untuk kebahagiaan. Seiring memasuki negara berpenghasilan menengah, signifikansinya mulai berkurang. Pertumbuhan ekonomi nyaris tak berpengaruh lagi bagi kebahagiaan tatkala suatu negara sudah mencapai income per kapita $25.000. Setelah batas itu, kebahagiaan lebih bergantung pada kesejahteraan sosial-emosional.
Aspek pemerintahan lainnya yang terkait dengan kebahagiaan adalah kepatuhan terhadap hukum, lembaga pemerintah yang efisien, tingkat kekerasan dan korupsi yang rendah, tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pejabat publik (terutama polisi), dan perjumpaan responsif yang dialami warga saat berhubungan dengan lembaga dan pejabat publik.
Selain itu, menurut studi World Values, toleransi terhadap kelompok minoritas—baik
didefinisikan oleh ras, agama, jenis kelamin, atau yang lainnya—juga memberikan kebahagiaan yang signifikan, tak hanya untuk kelompok terkena dampak langsung tetapi juga untuk seluruh penduduk.
Hal senada diperkuat Geoff Mulgan (2006). Menurutnya, data komparatif lintas negara membenarkan bahwa stabilitas dan ketertiban politik, pemerintahan hukum dan keadilan, sangat menentukan bagi pencapaian kebahagiaan.
Tingkat kebahagiaan bangsa tertinggi umumnya ditemukan di negara demokrasi stabil dengan pelayanan publik yang baik, seperti New Zealand, Norwegia, Swiss, dan Denmark, yang mengindikasikan pentingnya pemerintahan kuat, stabil, protektif, dan legitimate bagi kebahagiaan warga.
