Secara jujur harus diakui, bahwa konflik sosial yang meletus dan meluas sejak tuntutan reformasi di tahun 1998 hanyalah merupakan satu dari banyak “buah” politik dari pemerintah Orba yang sentralistik dan otoriter selama kurun waktu yang cukup panjang. Agar tidak terulang kesalahan tersebut di atas, maka saat ini perlu digalakkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam hal mendukung transparansi pemanfaatan dan pemerataan dana publik.
Mengingat masyarakat lokal yang hingga saat ini dalam kenyataannya dari sisi kapasitas tawar (bargaining power)—akibat keterbatasan “informasi” yang diperoleh dan kesibukan harian untuk ekonomi keluarga—adalah yang paling lemah, maka kapasitas ini harus ditingkatkan. Konsepsi inilah yang secara luas dikenal dengan upaya pemberdayaan masyarakat (empowering local community), khususnya dalam mendukung transparansi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih (good governance) sebagai bagian dari Negara yang menganut demokrasi, dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat secara adil.
