DATA BUKU
Judul : Dinamika Kekuasaan:
Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto
Penulis : Vedi R. Hadiz
Cetakan : 2005
Penerbit : LP3ES, Jakarta
Tebal : xxxiii + 331 halaman
Pepatah lama “hidup seperti roda berputar” nampaknya tak berlaku bagi kaum buruh. Sejarah perjalanan buruh menunjukkan mereka selalu berada di pinggiran. Buruh sebagai salah satu kelompok sosial, selalu menjadi subordinat kelompok lainnya, entah itu penguasa atau pengusaha. Satu hal yang mungkin menjadi pengecualian, yang menjadi bukti keberhasilan perjuangan politik buruh, walaupun setelah meraih kekuasaan ia menjadi diktator, adalah pemberontakan buruh di Rusia dengan Lenin sebagai tokohnya. Di negara-negara lain, khususnya di Indonesia, perjuangan politik buruh kerap kali bisa dipatahkan. Entah itu dengan melakukan kekuatan refresif terhadap buruh atau dengan melakukan manipulasi kesadaran buruh agar tak menjadi kelas sosial yang revolusioner.
Buku Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Pasca-Soeharto yang ditulis oleh Vedi R. Hadiz ini merupakan suatu kajian historis analitis tentang perburuhan, khususnya di Indonesia. Yang menjadi sorotan Hadiz adalah posisi buruh dalam empat pemerintahan: Soeharto, Habibie, Gusdur, dan Megawati, yang selalu dalam posisi marjinal. Dalam buku ini, marginalisasi tersebut ditandai dengan posisi tawar buruh yang lemah, baik dalam kancah politik maupun ekonomi. Ketika Orde Baru mengisi kekuasaan, buruh tak mempunyai akses terhadap kegiatan-kegiatan politik. Atau buruh diputuskan dari aktivitas politik. Hal ini dibuktikan dengan dibubarkannya Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) oleh Orde Baru, berbarengan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masa Orde Baru, oraganisasi-organisasi buruh disatukan di bawah satu naungan, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Dengan disatukannya organisasi buruh, maka perjuangan-perjuangan buruh diarahkan hanya dalam perjuangan-perjuangan ekonomi. Hubungan buruh dan partai, seperti SOBSI dan PKI, sudah tak lagi terlihat dalam masa Orde Baru. Dengan arti lain, peran buruh dihapuskan dari ranah politik.
Keterputusan ini terus berlanjut setelah runtuhnya kekuasaan politik Orde Baru. Di samping adanya keterkejutan karena terjadinya berbagai macam himpitan seperti diterpa krisis ekonomi, tapi karena juga kesadaran buruh sudah sedemikian termanipulasi sehingga kesadaran politisnya sekakan-akan sudah hilang. Memakai istilah Hadiz, warisan Orde Baru masih terdapat dalam kesadaran buruh. Artinya, buruh masih belum mendapatkan tempat dalam politik, walau Orde Baru telah runtuh. Begitu juga dengan kekuasaan. Relasi-relasi kekuasaan (power relations) yang terdapat dalam kekuasaan demokratis pasca Orde Baru, bukan relasi kekuasaan yang baru. Ia masih merupakan warisan dari kekuasaan Orde Baru. Menurut Hadiz, yang terjadi setelah keruntuhan Orde Baru hanyalah “desentralisasi kekuasaan”. Sementara relasi-relasi kekuasaan, kekuatan-kekuatannya, seperti partai dan penguasanya, tetap merupakan bagian dari yang lama.
Buruh dan Globalisasi
Selain kekuasaan, posisi buruh juga berhadapan dengan bentuk relasi ekonomi yang baru, yang kita sebut dengan globalisasi. Terlepas dari perselisihan para tokoh tentang makna globalisasi itu, yang pasti adalah bahwa relasi-relasi ekonomi pada zaman sekarang sudah sangat berbeda dengan sebelumnya. Apa yang terjadi pada masa Marx misalnya, adalah suatu bentuk relasi buruh-majikan yang sangat jelas dan dapat dipilah dengan jernih. Pada zaman global, definisi buruh-majikan semakin kabur. Buruh sudah nampak seperti majikan. Ia bisa menikmati hidup seperti majikannya. Oleh karena itu, definisi buruh kembali dipertanyakan.
Hal yang sangat penting dalam globalisasi adalah relasi negara dan pasar yang semakin harmonis. Atau bahkan melemahnya kekuatan negara dihadapan modal internasional. Kondisi ini tentu saja sangat melemahkan posisi tawar buruh dihadapan pemilik modal. Ketika buruh tak mendapatkan akses kekuasaan, dan kekuasaan itu sendiri bermesraan dengan kapitalisme, maka buruh tak lagi bisa tawar-menawar dengan pemilik modal. Menjadi buruh hanyalah merupakan paksaan demi keberlangsungan hidup. Apa yang dipercayai oleh kaum liberal tentang akan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam zaman global karena akan banyaknya investasi dan terbukanya ruang kerja yang banyak, masih belum terbukti karena selain begitu sangat melimpahnya pengangguran, karena juga sistem yang ada dalam ekonomi liberal itu sendiri, yaitu persaingan yang bebas (equality of opportunity), tak memungkinkan kaum lemah untuk dapat bersaing dengan para pemilik modal yang besar. Kenyataan di atas tak memungkinkan posisi buruh memiliki daya tawar-menawar yang tinggi.
Maka itu, munculnya globalisasi dapat dikatakan sebagai keberlanjutan kelemahan kaum buruh. Kaum buruh dan buruh terorganisasi tak dapat berkutik di hadapan kaum pemilik modal besar. Isu terhangat yang sangat penting adalah munculnya istilah “buruh kontrak”. Sebagai suatu bentuk posisi buruh yang baru di hadapan pemilik modal, buruh kontrak adalah bukti bahwa posisi tawar buruh semakin melemah. Melemah karena buruh tak mendapatkan posisi penting. Ia akan dibuang setelah perusahaan tak lagi menginginkannya. Dalam hal ini, hubungan buruh lebih diperhitungkan dalam relasinya dengan keuntungan dan modal. Buruh kontrak adalah bukti sejarah kelemahan buruh.
Perjuangan Politik Buruh
Dalam buku ini, Hadiz seakan memimpikan suatu perjuangan politik buruh seperti yang terjadi pada SOBSI. Suatu keterlibatan buruh dalam dunia politik. Sebuah keharmonisan antara buruh dan partai. Dalam pandangan Hadiz, perjuangan politik buruh juga merupakan semacam solusi atas posisi lemah buruh. Kekuasaan predatoris dan globalisasi di Indonesia yang melemahkan buruh akan terkikis, bila buruh terlibat dalam perjuangan politik. Tetapi dengan keyataan bahwa gerakan buruh sekarang ini relatif stagnan dan depolitisasi yang hebat selama Orde Baru, masihkah mungkin buruh melakukan perjuangan politik?
Untuk menjawab pertanyaan di atas, ada baiknya diungkapkan lebih dahulu beberapa kesulitan yang menantang setiap perjuangan tersebut. Pertama, keadaan nyata dari buruh itu sendiri. Apakah buruh benar-benar mau dan siap untuk melakukan perjuangan buruh. Atau ia malah lebih memilih untuk menerima keadaan. Kedua, persoalan kultural. Ketiga, persoalan dinamika kekuasaan. Apakah struktur-struktur kekuasaan memungkinkan untuk kesempatan buruh masuk dalam dunia politik.
Mengenai yang pertama, tentang kelemahan buruh dan hilangnya kesadaran politis buruh dalam zaman global ini mungkin kita bisa pahami lebih jauh dalam kerangka pemikiran Teori Kritis generasi pertama, terutama Adorno, Horkheimer dan Marcuse. Dalam bentuk kapitalisme lanjut, kesadaran identitas buruh sebagai buruh sudah mulai cair. Dalam gaya hidupnya, buruh nampak identik dengan majikan. Saat ini seorang buruh pun bisa menikmati kopi pagi sambil membaca koran di sebuah hotel mewah. Ia bisa pulang pergi dengan memakai mobil mewah seperti pemilik modal. Kenyataan ini tentu saja mengikis daya kesadaran kritis buruh itu sendiri. Hilangnya kesadaran sebagai kelas buruh.
Dalam sebuah masyarakat kapitalisme lanjut, begitu para tokoh teori kritis menyebutnya, masyarakat begitu terselubungi oleh rasio intrumental. Rasio yang selalu berorientasi pada kegunaan praktis belaka, atau Horkheimer menyebutnya sebagai hilangnya rasio kritis. Sebuah masyarakat yang dibangun berdasarkan relasi kebendaan (istilah Lukacs: reifikasi) itulah ciri masyarakat kapitalisme lanjut. Dalam masyarakat seperti ini, tidak dimungkinkan gerakan-gerakan revolusioner. Hal ini dikarenakan kaum buruh itu sendiri sudah mengalami transformasi kesadaran. Sudah mengalami reifikasi. Melalui analisa teori kritis tentang masyarakat kapitalisme lanjut dan hilangnya kesadaran kritis buruh, mungkin bisa lebih memahami persoalan yang terjadi dalam perburuhan di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan ketidakmungkinkan sebuah perjuangan politik buruh.
Mengenai yang kedua, budaya yang menunjukkan ada sebuah antipati tertentu dalam masyarakat terhadap segala perjuangan buruh. Sejarah tentang pemerintahan otoriter Lenin, sebagai kemenangan kaum buruh, mungkin masih menyisakan suatu kenangan buruk dalam benak manusia. Apa yang terjadi dalam pemerintahan Lenin dan Stalin dapat dikatakan masa gelap pemerintahan atas nama kaum buruh. Kekuasaan yang banyak memakan korban. Di Indonesia, hubungan antara SOBSI dan PKI sendiri menyisakan suatu trauma tersendiri. Hampir dapat dikatakan bahwa buruh sering diidentikkan dengan PKI. Oleh karena itu, kemunculan gerakan-gerakan buruh, walaupun hanya gerakan parsial, seperti meminta kenaikan gaji, selama tiga dekade oleh rezim Orde Baru diidentikkan dengan kemunculan kembali PKI. Stigma ini adalah fakta lain tentang kesulitan dan tantangan perjuangan politik buruh.
Yang ketiga, persoalan dinamika dan struktur kekuasaan politik. Tesis Hadiz dalam buku ini sungguh menjadi tantangan yang sangat besar dalam perjuangan politik buruh, yaitu tiadanya proses perubahan siginifkan dalam struktur kekuasaan. Hanya berubah dari yang tadinya sentralistik menjadi desentralistik. Maka tak heran bila banyak kepala-kepala daerah mendapatkan posisi yang penting. Bentuk kekuasaanya mungkin berubah menjadi lebih demokratis. Akan tetapi, relasi kekuasaan yang menunjang pemerintahan setelah Orde Baru tak mengalami banyak perubahan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak orang-orang Orde Baru yang memegang tampuk kekuasaan.
Ketiga tantangan tersebut dideskripsikan oleh Hadiz dalam buku ini dengan gamblang dan jelas, juga diperkaya dengan studi-studi kasus di balahan negara lain, seperti Malaysia dan Singapura. Buku ini, tentu banyak memberikan bahan analisa dan data tentang buruh dalam bingkai kekuasaan, kebudayaan, kesadaran buruh itu sendiri, dan juga ekonomi global.
Untuk menjawab ketiga tantangan tersebut dalam perjuangan politik buruh, jawaban yang diberikan oleh Hadiz tidaklah asing, yaitu bagaimana kembali memformulasikan gagasan perjuangan buruh dan mengharmonisasikan kembali antara buruh dan partai politik. Mungkin ini semacam kerinduan terhadap keharmonisan antara SOBSI dan PKI. Alur pikiran ini sangat jelas, karena bagaimanapun, kepentingan-kepentingan buruh akan terpenuhi ketika diperjuangkan lewat politik. Dalam hal ini, buruh harus memperjuangkan dimensi politiknya. Karena kebijakan-kebijakan tentang kesejahteraan dan nasib buruh itu berada di tangan para penguasa politik, maka buruh harus merebut kebijaksanaan politik tersebut. Buruh harus berjuang lewat politik.
Tetapi, buku ini tentu bersisi analisa ilmiah, bukan pedoman dan kisi-kisi perjuangan. Karena itu, dalam buku ini Hadiz nampaknya lebih memilih untuk mendeskripsikan bagaimana posisi buruh dalam sejarah, ketimbang hanya memberikan sebuah obat penawar praktis bagaimana buruh dapat memperjuangkan politiknya. Hadiz seperti menyerahkan kepada para aktivis buruh tentang bagaimana perjuangan buruh itu harus dipraktekkan dalam kenyataan yang nyata. Sebab itu, buku ini menjadi bacaan wajib bagi para aktivis buruh.
