Tiga tahun berlalu sejak pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden-wakil presiden, berbagai prestasi telah ditunjukkan. Beberapa hal dalam program prioritas Nawacita sedang dan telah diwujudkan. Sementara beberapa hal lainnya belum terlihat dilaksanakan secara serius.
Beberapa program prioritas yang tampak sudah dijalankan antara lain. Pertama, pemerintahan Jokowi-JK terlihat telah berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis. Meski masih banyak kekurangan, misalnya masih banyak kepala daerah yang melakukan korupsi, secara umum tata kelola pemerintahan sudah lebih baik. DKI Jakarta merupakan contoh terbaik dari telah dilaksanakannya tata kelola pemerintahan yang baik.
Kedua, selama tiga tahun ini Jokowi menjalankan salah satu program yang dijanjikannya, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Membangun dari daerah pinggiran dan desa ini juga bertujuan untuk menghilangkan ketimpangan. Langkah-langkah untuk melakukan pembangunan tidak Jawa centris, menggenjot pembangunan di perbatasan, dan memperlakukan Papua sebagai anak kandung Republik (tak menganaktirikan, terlihat dari seriusnya pembangunan yang dilakukan di sana) merupakan bentuk nyata memerangi ketimpangan.
Ketiga, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam upaya menggerakkan roda ekonomi. Ini dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling kentara adalah pembangunan infrastruktur. Pada sisi ini, publik mencatat prestasi Jokowi untuk mengebut proyek infrastruktur. Alokasi untuk infrastruktur pada 2018 mencapai Rp 409 triliun meskipun akhirnya upaya ini cukup memberatkan pengelolaan APBN. Secara umum, ekonomi, meski tak bisa dikatakan menggembirakan, tetapi tidak juga bisa dikatakan berbahaya. Pertumbuhan dapat dipertahankan di atas 5 persen meskipun di bawah target awal 7 persen.
Keempat, melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan. Senada dengan itu terlihat adanya upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Meskipun belum memperlihatkan hasilnya dan pengelolaan pendidikan masih berantakan, usaha untuk memperbaiki sudah terlihat.
Pada sisi kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan sudah dirasakan lebih terjangkau dibanding sebelumnya. Berbeda dari pemerintahan sebelumnya, rakyat miskin sudah bisa “masuk rumah sakit” ketika sakit. Kelima, pemerintahan Jokowi terlihat melakukan upaya memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.
Pendirian Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) merupakan salah satu bentuk upaya itu. Peran UKP PIP memang belum terlihat karena masih amat baru, tetapi sebagai gagasan ke arah perbaikan kesadaran kebinekaan dan nasionalisme, pendirian UKP PIP ini perlu didukung. Di bidang-bidang tersebut di atas, pemerintahan Jokowi-JK telah berupaya melaksanakan kekuasaan dengan baik.
Kehadiran negara Meski demikian, masih banyak program yang dijanjikan belum dilaksanakan, atau setidaknya, belum terlihat keseriusannya. Pertama, belum terlihat serius menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Dukungan tanggung terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu buktinya. Dalam merespons upaya penghancuran KPK, Jokowi hanya mendukung secara verbal, tetapi tidak melakukan apa pun dalam langkah nyata.
Kedua, pemerintahan Jokowi-JK belum terlihat menghadirkan kembali negara secara optimal. Berbagai kasus pelanggaran HAM yang masih menggantung merupakan contoh tak terbantahkan dari belum seriusnya pemerintah dalam menyelesaikan masalah hukum dan HAM itu. Kasus-kasus pelanggaran HAM besar yang tak juga terungkap memperkuat anggapan lemahnya kehendak pemerintah untuk menuntaskan.
Ketiga, belum terlihat upaya keras untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Alih-alih meningkatkan produktivitas dan daya saing rakyat, di beberapa bidang malah terlihat seperti mematikan produktivitas dan daya saing tersebut. Pada sektor pertanian, misalnya, langkah impor berbagai bahan pertanian amat merugikan petani dan mematikan produksi pertanian rakyat.
Keempat, di bidang peningkatan kesejahteraan, pemerintah dinilai belum begitu berhasil menyediakan lapangan kerja, menekan pengangguran, dan mengurangi kemiskinan. Terkait angka kemiskinan, dalam laporan BPS, pada Maret 2016 terdapat 28 juta orang yang berada dalam kemiskinan. Menjelang akhir 2016, angkanya hanya turun sedikit menjadi 27,7 juta orang. Meskipun masih diwarnai kekurangan dan kelemahan, era pemerintahan Jokowi ini secara umum lebih memberi harapan dibanding era sebelumnya, yaitu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kita bisa katakan bahwa Jokowi lebih cepat dalam mengambil kebijakan dibanding SBY. Setiap kondisi direspons dengan cepat oleh Jokowi. Sementara SBY lebih lama dalam menimbang-nimbang. Karena hal ini, SBY sering dijuluki peragu.
Dalam hal demokrasi, era Jokowi sama saja dengan era SBY. Di era Jokowi ini belum terlihat adanya praktik demokrasi yang lebih baik sehingga mendekat ke kondisi demokrasi yang terkonsolidasi. Contoh nyata adalah dalam hal kepemiluan. Penyusunan UU pemilu yang baru tak menghasilkan regulasi yang lebih baik. Dengan regulasi yang baru selesai beberapa bulan lalu ini, pemilu akan berlangsung seperti sebelumnya tak akan menghasilkan pemimpin di eksekutif dan legislatif yang lebih baik. UU pemilu yang baru tak mampu menjadi filter integritas sehingga proses pemilu nantinya juga tak akan menjadi filter integritas. Dunia kekuasaan masih akan diwarnai korupsi pejabat.
Pada sisi kualitas hidup rakyat, terutama di pasar tenaga kerja, posisi orang Indonesia masih seperti di era SBY. Masih banyak rakyat bekerja di level bawah. Perbaikan ke depan Di dua tahun sisi kekuasaannya, Presiden Jokowi perlu fokus pada program-program prioritas, terutama yang belum dijalankan atau dilaksanakan secara optimal. Tak hanya pembangunan fisik, melainkan juga pembangunan manusianya.
Selain itu, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM juga mesti dituntaskan. Rakyat perlu merasa aman dan dilindungi negara. Tantangannya adalah bagaimana menanamkan Nawacita menjadi nilai yang dihayati, dibatinkan, dan kemudian dipraktikkan. Konsep Nawacita dinilai masih belum “membumi”. Konsep yang dinilai baik dan terinspirasi Trisakti Bung Karno ini dinilai masih belum terwujud dalam kehidupan bernegara sekarang ini.
Dua tahun tersisa dalam periode kekuasaannya sekarang ini harus diisi dengan keseriusan pada seluruh program prioritas. Keseriusan dan keberhasilan implementasi Nawacita akan menjadi penentu apakah Presiden Jokowi akan dipercaya rakyat kembali untuk memimpin bangsa di periode kekuasaan 2019-2024.
Tulisan ini telah dipublikasikan di laman BIDVERTISER.com, 24 Oktober 2017.
